Fenomena pungutan liar (pungli) di sektor parkir kembali mencuat dan meresahkan masyarakat di berbagai wilayah Sumatra. Praktik ilegal ini tidak hanya membebani secara finansial, tetapi juga mencoreng citra pelayanan publik dan menciptakan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Maraknya pungli parkir memerlukan tindakan tegas dari pihak berwenang untuk memberantas praktik haram ini hingga ke akarnya.

Modus operandi pungli parkir di Sumatra bervariasi. Oknum-oknum tidak bertanggung jawab seringkali menarik tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan, bahkan di lokasi yang seharusnya gratis. Mereka memanfaatkan kelengahan pengawasan dan kurangnya informasi yang jelas mengenai tarif resmi kepada masyarakat. Tak jarang, jukir liar tanpa identitas resmi juga bermunculan di berbagai titik, memaksa pengguna jalan untuk membayar sejumlah uang tanpa dasar yang jelas.

Praktik pungli parkir ini memiliki dampak negatif yang luas. Secara ekonomi, hal ini menambah biaya transportasi masyarakat dan berpotensi menghambat aktivitas ekonomi. Keuntungan yang seharusnya masuk ke kas daerah justru dinikmati oleh oknum-oknum tertentu. Selain itu, pungli parkir juga menciptakan ketidaknyamanan dan rasa tidak aman bagi pengguna jalan, terutama ketika berhadapan dengan jukir liar yang terkadang bertindak arogan.

Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas diduga menjadi salah satu penyebab maraknya pungli parkir di Sumatra. Pemerintah daerah dan aparat terkait perlu meningkatkan pengawasan di lokasi-lokasi parkir, menindak tegas oknum-oknum yang terlibat, dan memberikan informasi yang jelas mengenai tarif parkir resmi kepada masyarakat.

Upaya Pemberantasan Pungli Parkir:

Untuk mengatasi masalah pungli parkir yang meresahkan ini, beberapa langkah konkret perlu segera diambil:

• Intensifikasi pengawasan: Pemerintah daerah perlu meningkatkan frekuensi dan efektivitas pengawasan di seluruh area parkir, baik di pusat kota maupun di daerah.
• Penegakan hukum yang tegas: Oknum-oknum yang terbukti melakukan pungli parkir harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.
• Sosialisasi tarif resmi: Pemerintah daerah perlu memasang informasi yang jelas mengenai tarif parkir resmi di setiap lokasi parkir dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media.
• Pembentukan tim khusus: Pembentukan tim khusus yang bertugas memberantas pungli parkir secara terstruktur dan sistematis dapat menjadi solusi efektif.

Kota Medan kembali diuji dengan hadirnya banjir yang sempat mengganggu aktivitas dan ketenangan warga di sejumlah permukiman. Intensitas curah hujan yang tinggi, terutama dalam beberapa waktu terakhir, menjadi faktor utama penyebab meluapnya air di berbagai kawasan. Akibatnya, genangan air merendam jalanan, pekarangan rumah, bahkan masuk ke dalam tempat tinggal warga, menciptakan disrupsi signifikan dalam kehidupan sehari-hari.

Gangguan akibat banjir ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Mobilitas menjadi terbatas karena akses jalan tertutup air, aktivitas ekonomi terhambat, dan rasa aman di lingkungan tempat tinggal pun berkurang. Tak hanya itu, banjir juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan akibat lingkungan yang kotor dan risiko penyakit bawaan air. Kerugian materiel pun tak terhindarkan, mulai dari kerusakan perabot rumah tangga hingga kendaraan.

Pemerintah Kota Medan dan pihak terkait telah berupaya melakukan penanganan, mulai dari penyediaan bantuan darurat hingga upaya penyedotan air di wilayah terdampak. Namun, kejadian ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem drainase kota dan perlunya solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan banjir yang seolah menjadi siklus tahunan.

Banjir yang sempat melanda permukiman Medan ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Edukasi mengenai mitigasi bencana, pemeliharaan lingkungan, serta partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan saluran air menjadi krusial. Diharapkan, dengan langkah-langkah yang terencana dan terimplementasi dengan baik, dampak banjir di Medan dapat diminimalisir dan warga dapat hidup lebih aman dan nyaman.

Lebih lanjut, dampak psikologis akibat banjir juga tidak bisa diabaikan. Kecemasan dan trauma pasca-bencana dapat menghantui warga, terutama bagi mereka yang mengalami kerugian besar. Oleh karena itu, pendampingan dan dukungan psikososial juga menjadi aspek penting dalam proses pemulihan pasca-banjir.

Ke depan, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang kota dan infrastruktur yang ada. Investasi dalam perbaikan dan modernisasi sistem drainase, normalisasi sungai, serta penegakan aturan terkait pembangunan di daerah resapan air menjadi langkah-langkah mendesak. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pihak terkait lainnya dibutuhkan untuk mewujudkan Medan yang lebih tangguh terhadap ancaman banjir di masa mendatang

Tim gabungan dari Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) berhasil menangkap penembak polisi yang terjadi di wilayah Solok Selatan beberapa waktu lalu. Tiga orang pelaku yang diduga terlibat dalam aksi penembakan terhadap seorang oknum anggota kepolisian berhasil diamankan di lokasi persembunyian yang berbeda di wilayah Sumatera Barat pada Sabtu malam, 3 Mei 2025, hingga Minggu dini hari, 4 Mei 2025. Penangkapan ini merupakan hasil dari penyelidikan intensif yang dilakukan oleh tim gabungan setelah insiden penembak polisi tersebut menggemparkan masyarakat.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumbar, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Agung Setya Imam Effendi, dalam konferensi pers di Mapolda Sumbar pada Minggu pagi, 4 Mei 2025, membenarkan penangkapan ketiga pelaku penembak polisi tersebut. “Alhamdulillah, berkat kerja keras tim gabungan, kami berhasil mengamankan tiga orang yang diduga kuat sebagai pelaku penembakan terhadap anggota kepolisian kita di Solok Selatan. Penangkapan dilakukan di beberapa lokasi berbeda setelah kami melakukan serangkaian penyelidikan mendalam,” ujarnya.

Identitas ketiga pelaku penembak polisi tersebut adalah AS (35 tahun), BS (40 tahun), dan CN (32 tahun). Pihak kepolisian masih belum mengungkapkan secara detail motif di balik aksi penembakan ini, namun dugaan sementara mengarah pada dendam pribadi atau keterkaitan dengan aktivitas ilegal. “Kami masih melakukan pendalaman intensif terhadap para pelaku untuk mengetahui motif pasti dari tindakan penembak polisi ini,” jelas Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi. Pihak kepolisian juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aksi penembakan, termasuk senjata api dan kendaraan yang digunakan para pelaku.

Oknum polisi yang menjadi korban penembakan, Brigadir Kepala (Bripka) Heru Wijaya, sebelumnya dilaporkan mengalami luka serius akibat tembakan yang mengenai bagian tubuhnya. Saat ini, Bripka Heru Wijaya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Penangkapan para pelaku penembak polisi ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya, serta menunjukkan keseriusan aparat kepolisian dalam menindak tegas segala bentuk tindak pidana, termasuk yang menyasar anggota kepolisian. Proses hukum terhadap ketiga pelaku akan segera dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perdagangan manusia adalah kejahatan transnasional yang keji, merenggut kebebasan dan martabat jutaan orang di seluruh dunia. Di balik angka statistik yang mengerikan, tersembunyi kisah pilu korban yang terperangkap dalam jaringan eksploitasi. Sementara itu, di garis depan, perjuangan penegak hukum terus berlanjut tanpa kenal lelah untuk memberantas sindikat kejahatan ini dan menyelamatkan para korban.

Kisah Pilu Korban: Kehidupan yang Direnggut Paksa

Para korban perdagangan manusia berasal dari berbagai latar belakang, seringkali dari keluarga rentan dengan impian akan kehidupan yang lebih baik. Mereka dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, pendidikan, atau pernikahan, namun kenyataannya justru terjerumus dalam eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan domestik, atau bahkan pengambilan organ tubuh. Kisah pilu korban penuh dengan penipuan, kekerasan fisik dan psikologis, serta kehilangan harapan. Mereka terisolasi, dikontrol, dan dipaksa menjalani kehidupan yang jauh dari kata layak. Trauma yang mereka alami seringkali membekas seumur hidup, menyulitkan mereka untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Perjuangan Penegak Hukum: Antara Tantangan dan Harapan

Memberantas perdagangan manusia adalah tugas yang sangat menantang bagi penegak hukum. Sindikat kejahatan ini terorganisir dengan rapi, memiliki jaringan yang luas lintas negara, dan seringkali melibatkan oknum-oknum yang memiliki kekuasaan. Proses identifikasi korban, pengumpulan bukti, dan penangkapan pelaku membutuhkan kerja keras, koordinasi antar lembaga, dan keberanian. Para penegak hukum seringkali menghadapi risiko pribadi dalam mengungkap kasus-kasus perdagangan manusia.

Namun, di tengah tantangan yang berat, semangat perjuangan penegak hukum tidak pernah padam. Dengan dedikasi dan profesionalisme, mereka terus mengembangkan strategi investigasi yang lebih efektif, meningkatkan kerjasama internasional, dan memanfaatkan teknologi untuk melacak jejak pelaku. Keberhasilan dalam membongkar jaringan perdagangan manusia dan menyelamatkan para korban memberikan secercah harapan dan keadilan bagi mereka yang telah menderita.

Upaya Pencegahan dan Perlindungan Korban

Selain penindakan, upaya pencegahan perdagangan manusia juga memegang peranan krusial. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang modus operandi pelaku, penguatan ekonomi keluarga rentan, serta penyediaan informasi yang akurat tentang peluang kerja di luar negeri dapat membantu mencegah jatuhnya korban baru.