Dewan Adat Kalimantan (DAK) menunjukkan komitmen yang kuat dan berkelanjutan dalam upaya pelestarian Budaya Banjar yang kaya akan nilai sejarah, tradisi lisan, seni pertunjukan, dan kearifan lokal yang unik. Sebagai representasi tertinggi dari masyarakat adat di seluruh wilayah Kalimantan, DAK menyadari sepenuhnya betapa pentingnya menjaga dan mewariskan warisan budaya yang tak ternilai harganya ini agar tidak tergerus oleh arus modernisasi dan perkembangan zaman yang pesat. Berbagai program strategis dan inisiatif yang inovatif telah dan akan terus digalakkan secara sistematis.

Salah satu fokus utama dan mendasar dari DAK adalah revitalisasi dan penguatan penggunaan bahasa Banjar yang merupakan fondasi utama identitas kultural masyarakatnya. Upaya konkret dalam bidang ini meliputi pemberian dukungan penuh terhadap pendidikan bahasa Banjar di berbagai jenjang sekolah, penyelenggaraan beragam kegiatan yang mendorong penggunaan aktif bahasa Banjar dalam kehidupan sehari-hari, serta inisiatif penting dalam dokumentasi dan publikasi karya sastra klasik dan modern serta tradisi lisan Budaya Banjar yang kaya.

Selain pelestarian bahasa, DAK juga sangat aktif dalam upaya melestarikan berbagai aspek seni dan tradisi adiluhung Budaya Banjar. Dukungan nyata diberikan kepada para seniman dan pengrajin lokal yang berdedikasi, serta penyelenggaraan festival-festival budaya yang menampilkan keindahan tarian tradisional, alunan musik khas Banjar, serta keunikan kerajinan tangan yang memiliki nilai seni tinggi. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk menjaga keberlangsungan praktik budaya ini di tengah-tengah masyarakat, terutama generasi muda.

DAK menyadari sepenuhnya bahwa upaya pelestarian budaya yang komprehensif memerlukan kolaborasi yang erat dan sinergis dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, DAK sangat terbuka untuk menjalin kerja sama yang konstruktif dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, lembaga-lembaga pendidikan formal dan non-formal, berbagai organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap budaya, serta para tokoh adat dan budayawan Banjar yang memiliki otoritas dan pengetahuan mendalam. Komitmen bersama yang kuat ini diharapkan dapat secara signifikan memperkuat upaya pelestarian Budaya Banjar yang berkelanjutan untuk diwariskan kepada generasi mendatang.

Kondisi konflik yang tak kunjung usai di beberapa wilayah Sumatera telah menarik perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kedua lembaga negara ini secara tegas mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera membuka jalur dialog sebagai pendekatan utama dalam mengakhiri konflik yang kerap kali berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakstabilan sosial.

Konflik di Sumatera seringkali berakar pada sengketa lahan, sumber daya alam, hingga isu-isu adat dan sosial-ekonomi. Kondisi ini telah menyebabkan kerugian material dan immaterial yang tidak sedikit, bahkan menelan korban jiwa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan komprehensif, bukan hanya pendekatan keamanan semata. Desakan dialog konflik Sumatera ini muncul sebagai respons atas kompleksitas masalah yang ada.

Perwakilan DPR dari berbagai komisi terkait, seperti Komisi I dan Komisi III, menyatakan bahwa pendekatan dialog dan mediasi harus menjadi prioritas. Dialog diharapkan dapat mempertemukan berbagai pihak yang berkonflik, mencari akar masalah, dan merumuskan solusi bersama yang diterima oleh semua. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam membangun perdamaian jangka panjang dibandingkan dengan cara-cara represif.

Senada dengan DPR, Komnas HAM juga menyoroti pentingnya menjaga hak-hak dasar warga negara yang seringkali terabaikan dalam situasi konflik. Komnas HAM mendesak agar pemerintah mengedepankan pendekatan humanis dan memastikan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam setiap proses penyelesaian konflik. Keterlibatan masyarakat lokal sangat krusial agar solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Upaya penyelesaian konflik di Sumatera melalui dialog ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan konflik dapat segera berakhir dan stabilitas sosial dapat tercipta kembali. Inisiatif dari DPR dan Komnas HAM ini patut diapresiasi sebagai langkah konstruktif untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian di Bumi Andalas Desakan ini juga menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa penyelesaian konflik memerlukan kesabaran, kemauan untuk saling mendengarkan, dan komitmen untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Dialog