Banyak kasus penyalahgunaan bansos bermula dari data penerima yang tidak akurat atau tidak diperbarui. Jika pemerintah atau penyalur bansos tidak melakukan verifikasi mendalam terhadap latar belakang ekonomi dan gaya hidup calon penerima, celah bagi mereka yang terlibat judol untuk mendapatkan bansos menjadi terbuka lebar. Akurasi data adalah fondasi utama untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Ketidakakuratan data ini menciptakan peningkatan risiko penyaluran bansos kepada pihak yang tidak berhak. Mereka yang sebenarnya mampu, bahkan yang terlibat dalam praktik ilegal seperti judi online (judol), bisa lolos dari pantauan. Ini merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan mengikis kepercayaan publik terhadap program bantuan pemerintah, sehingga akan menciptakan ketidakadilan di tengah masyarakat.

Akses permodalan yang mudah bagi pihak yang tidak berhak melalui bansos adalah ironi. Seharusnya, bansos membantu mereka yang kesulitan finansial, bukan menjadi sumber dana bagi aktivitas terlarang. Banyak kasus menunjukkan bahwa dana bansos yang diterima justru digunakan untuk berjudi, memperparah masalah ekonomi pribadi dan keluarga mereka, yang seharusnya bisa dihindari.

Dampak penurunan kepercayaan publik terhadap program bansos juga sangat signifikan. Ketika masyarakat melihat banyak kasus penyalahgunaan, mereka akan meragukan efektivitas dan integritas pemerintah dalam menyalurkan bantuan. Hal ini dapat menimbulkan penolakan sosial terhadap program bansos itu sendiri, yang pada akhirnya akan merugikan kelompok rentan yang sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah.

Peningkatan risiko ini bisa diatasi dengan verifikasi data yang lebih ketat dan sistematis. Pemerintah harus secara rutin memperbarui data penerima, mungkin dengan melibatkan komunitas lokal atau RT/RW untuk verifikasi di lapangan. Pendekatan ini dapat membantu pengelolaan data agar tetap relevan dan akurat, memastikan bansos mencapai tangan yang benar-benar membutuhkan.

Penting juga untuk meningkatkan kualitas koordinasi antarlembaga. Data dari berbagai kementerian atau lembaga, seperti data kependudukan, data pajak, dan data kepolisian, dapat diintegrasikan untuk memverifikasi kelayakan penerima bansos. Ini akan membuat sistem lebih robust dan meminimalkan celah bagi penyalahgunaan, yang akan memperkuat integritas seluruh proses.

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang tujuan bansos dan konsekuensi penyalahgunaan juga krusial. Banyak kasus penyalahgunaan mungkin terjadi karena ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman. Dengan informasi yang jelas, diharapkan masyarakat lebih bertanggung jawab dan ikut serta dalam mengawasi penyaluran bansos di lingkungan mereka, sehingga penyaluran bansos dapat berjalan dengan baik.