Ambisi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam teknologi kecerdasan artifisial (AI) terancam molor. Peta Jalan AI Nasional, yang seharusnya menjadi kompas pengembangan teknologi ini, kini menghadapi kritik karena dinilai lamban dalam implementasinya. Kritik ini menyoroti perlunya Mengurai Janji pemerintah dan tantangan nyata di lapangan, khususnya terkait kurangnya pelibatan masyarakat sipil dan sektor akademis. Padahal, percepatan adopsi dan regulasi AI sangat krusial untuk menjaga daya saing Indonesia di tingkat global, terutama di tengah persaingan teknologi yang semakin ketat di kawasan Asia Tenggara.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam Mengurai Janji Peta Jalan AI adalah aspek regulasi dan etika. Pada April 2025, Komite Nasional Kecerdasan Artifisial (KNKA) merilis draf awal regulasi yang mengatur penggunaan data dan etika AI. Namun, draf ini segera menuai protes karena dianggap terlalu fokus pada aspek pengawasan negara dan kurang memberikan insentif bagi inovasi sektor swasta dan penelitian independen. Forum Akademisi dan Praktisi AI (FAPI) dalam siaran persnya pada 20 September 2025, secara terbuka menyatakan bahwa proses penyusunan Peta Jalan terkesan eksklusif. Mereka menuntut adanya partisipasi yang lebih inklusif dan transparan agar regulasi yang dihasilkan tidak menjadi penghambat, melainkan pendorong ekosistem AI nasional.

Isu infrastruktur juga menjadi penghalang utama dalam Mengurai Janji pembangunan ekosistem AI. Meskipun investasi di sektor teknologi telah meningkat, kesenjangan infrastruktur digital antara kota besar dan daerah masih menjadi masalah. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) per kuartal III 2025 menunjukkan bahwa akses terhadap cloud computing dan pusat data berkapasitas tinggi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kondisi ini menyulitkan para peneliti dan startup AI di luar Jawa untuk mengembangkan model dan aplikasi berbasis data besar. Padahal, salah satu pilar utama Peta Jalan AI adalah pemerataan manfaat teknologi ke seluruh wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, permasalahan sumber daya manusia (SDM) AI juga perlu diurai. Meskipun ribuan beasiswa telah dialokasikan untuk studi di bidang AI dan Ilmu Data, industri masih mengeluhkan kekurangan talenta dengan keahlian spesifik yang dibutuhkan. Laporan dari Asosiasi Pengusaha Teknologi dan Informasi (APTI) menyebutkan bahwa kebutuhan akan insinyur machine learning dan data scientist di Indonesia diperkirakan mencapai 10.000 orang per tahun, sementara lulusan yang memenuhi kualifikasi masih jauh di bawah angka tersebut. Untuk mengatasi ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus mempercepat revisi kurikulum dan kemitraan dengan universitas kelas dunia.

Secara keseluruhan, Peta Jalan AI Indonesia menghadapi momentum kritis. Untuk mengakhiri masa molor dan Mengurai Janji yang tertunda, pemerintah perlu segera membuka dialog yang lebih luas, merevisi draf regulasi agar lebih inovatif dan inklusif, serta memastikan bahwa investasi infrastruktur dan pengembangan SDM merata. Keberhasilan pembangunan ekosistem AI nasional akan menjadi penentu apakah Indonesia mampu memanfaatkan gelombang revolusi industri 4.0 atau justru tertinggal dari negara-negara tetangga.