Sejumlah tokoh adat dan tetua masyarakat lokal di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara menyampaikan aspirasi terkait kejelasan status kepemilikan tanah warisan leluhur mereka. Masalah Sengketa Lahan ini timbul akibat adanya klaim tumpang tindih antara wilayah adat masyarakat dengan areal pembangunan proyek infrastruktur nasional IKN. Para pemangku adat meminta Otorita IKN dan pemerintah pusat untuk memberikan pengakuan hukum secara resmi serta mengganti rugi lahan warga secara adil. Mereka menegaskan bahwa masyarakat adat tidak menolak pembangunan ibu kota baru, namun menuntut agar hak-hak atas tanah Ulayat mereka tidak diabaikan begitu saja.

Pertemuan antara perwakilan masyarakat adat dengan pihak otoritas pembangunan berlangsung cukup alot namun tetap mengedepankan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat bersama. Tetua adat menyampaikan dokumen sejarah dan pemetaan partisipatif yang membuktikan keberadaan pemukiman serta ladang garapan warga secara turun-temurun di lokasi tersebut. Warga khawatir keberadaan proyek mega struktur nasional ini akan menggeser ruang hidup dan memutus ikatan sejarah budaya lokal jika masalah pertanahan tidak diselesaikan secara bijak. Penanganan konflik tanah ini menjadi ujian penting bagi komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif.

Kepala Otorita IKN menyambut baik dialog terbuka tersebut dan berjanji akan membentuk tim khusus guna memverifikasi seluruh klaim dokumen terkait Sengketa Lahan masyarakat. Pemerintah menjamin bahwa seluruh proses pembebasan tanah di kawasan pembangunan ibu kota negara akan menghormati hak-hak adat serta hukum yang berlaku di Indonesia. Pihaknya memastikan tidak akan ada tindakan penggusuran secara sepihak tanpa adanya kesepakatan nilai ganti rugi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Transparansi dan keadilan akan dijadikan prinsip utama dalam menyelesaikan setiap riak konflik pertanahan di wilayah pengembangan Nusantara.

Pengamat tata kota dan pakar hukum agraria menilai bahwa penyelesaian sengketa tanah masyarakat adat di kawasan IKN harus dijadikan contoh teladan penataan ruang nasional. Pemerintah didorong untuk menggunakan pendekatan mufakat yang humanis serta melibatkan lembaga independen dalam mengaudit keabsahan kepemilikan tanah di area proyek strategis. Keberhasilan penyelesaian konflik tanah ini akan memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh para investor domestik maupun asing yang akan berinvestasi. Pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN harus diwujudkan secara nyata agar warga merasa menjadi bagian dari kemajuan bangsa.

Masyarakat adat berharap kesepakatan tertulis yang adil dapat segera dicapai sehingga proyek pembangunan nasional dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan penderitaan bagi warga lokal. Resolusi atas Sengketa Lahan ini diharapkan mampu memperkuat persatuan dan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara secara berkelanjutan. Pemerintah diharapkan konsisten memegang janji untuk melindungi cagar budaya dan hak-hak sipil warga lokal di tengah masifnya transformasi pembangunan. Dengan komunikasi yang harmonis, pembangunan ibu kota baru Indonesia dipastikan dapat berjalan beriringan dengan kearifan lokal.